Cipta
Unggul

News & Events

Pemerintahan Baru, Problem SDM, dan Pengentasan Kemiskinan

05 Oktober 2024, 18:36:40 Dilihat: 162x

Jakarta - Pemerintahan Presiden Jokowi meninggalkan legasi pembangunan infrastruktur yang masif mulai dari jalan tol, bandara, sampai bendungan. Sementara Wakil Presiden Maruf Amin menegaskan agar pemerintahan baru tetap meneruskan program pengentasan stunting (tengkes) untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang lebih berkualitas. Stunting tidak hanya berdampak pada performa fisik, tetapi juga dapat mengganggu perkembangan kecerdasan anak. Kebodohan menyebabkan kemiskinan dan kemiskinan melahirkan generasi bodoh. Pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,22 juta orang, atau setara dengan 9,03 persen dari total penduduk. Papua Tengah menjadi provinsi dengan penduduk miskin terbanyak di perdesaan yakni mencapai 37,98 persen. Namun secara total, Jawa Timur menduduki posisi pertama dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yakni mencapai 3.982.690 jiwa. Berbagai bantuan sosial telah diprogramkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, tetapi mis-alokasi bantuan dapat terjadi akibat kekeliruan pendataan orang miskin. BPS telah menetapkan 14 kriteria miskin yang mencakup aspek hunian atau tempat tinggal, sanitasi, konsumsi pangan, kesehatan, hingga pendidikan. Garis kemiskinan 2024 di Indonesia adalah penghasilan Rp 2.786.415 per rumah tangga per bulan atau sekitar Rp 550.000 per kapita per bulan. Garis kemiskinan ini didasarkan pada besarnya rupiah yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan minimum pangan dan non pangan. Modal Dasar SDM berkualitas akan menjadi modal dasar untuk pengentasan kemiskinan. Problem gizi stunting saat ini menghinggapi 21,5 persen anak balita Indonesia (Survei Kesehatan Indonesia 2023). Stunting membawa akibat pada munculnya gangguan kognitif anak. Menurut analisis Bank Dunia (2018) 55 persen anak Indonesia functionally illiterate alias tidak mengerti apa yang dibaca. Perbaikan pendidikan dan dan gizi anak menjadi entry point untuk peningkatan mutu SDM Indonesia. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) telah merilis skor Programme for International Student Assessment (PISA) 2022. Dilihat secara peringkat, posisi Indonesia di PISA 2022 lebih baik daripada PISA 2018. Namun, Indonesia mengalami penurunan skor di kemampuan membaca, matematika, dan sains 12-13 poin. Skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi sepanjang 2022 menempatkan Swiss (0,962) di posisi pertama di tingkat dunia. Untuk negara-negara ASEAN, IPM tertinggi adalah Singapura (0,939), diikuti Brunei (0,829), Malaysia (0,803), dan Thailand (0,800). Posisi Indonesia (0,705) masih di bawah rata-rata ASEAN yaitu 0,726. Global Human Capital Report 2017 mendudukkan Indonesia di peringkat ke-65 dalam hal kualitas SDM di 130 negara. Peringkat ini sedikit membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Secara rata-rata kualitas SDM kita masih berada di bawah negara ASEAN lainnya, seperti Singapura (11), Malaysia (33), Thailand (40), dan Filipina (50). Kemiskinan akan terus menjadi isu nasional selama masih banyak orang tidak tertampung di dunia kerja. Selama periode 2009-2014, lapangan kerja yang tercipta di sektor formal menyerap sebanyak 15,6 juta orang. Jumlah ini menurun menjadi 8,5 juta orang pada periode 2014-2019, dan kembali merosot pada periode 2019-2024 menjadi 2 juta orang saja. Hal ini menunjukkan bahwa peluang masuk pasar kerja formal di Indonesia kian sulit (Kompas 20 Mei 2024). Mereka yang kalah bersaing akan memasuki sektor informal dengan tingkat upah dan kesejahteraan yang sering kali lebih rendah. Dulu, ada pepatah menyatakan berilah kail untuk orang miskin jangan beri ikan agar mereka bisa menolong diri sendiri dan tidak bergantung pada pemberian orang. Padahal, di banyak negara dipraktikkan program-program menolong orang miskin yang dilakukan dengan memberi kail dan ikan sekaligus. Sebagai contoh, di Amerika ada program yang disebut Food Bank. Setiap keluarga yang merasa membutuhkan bantuan pangan dapat berkunjung ke toko makanan (grocery) Food Bank dengan membawa troli yang boleh diisi apapun yang disediakan oleh Food Bank mulai dari sayuran, buah, susu, umbi-umbian, dan telur dengan total harga sekitar Rp 1 juta per kunjungan, dan setiap keluarga boleh mengunjungi Food Bank dua kali per bulan. Jadi, negara maju seperti Amerika tidak menafikan bantuan pangan langsung pada keluarga-keluarga miskin, yang kata pepatah ini berarti memberi ikan. Lalu, kailnya bagaimana? Ini yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi negara-negara maju maupun negara berkembang. Di Indonesia, menciptakan lapangan kerja bisa diwujudkan bila sektor industri, pertanian, peternakan, dan perikanan serta sektor lainnya tumbuh pesat. Bila investasi di sektor industri terganggu, maka mudah sekali terjadi pemutusan hubungan kerja atau tidak ada rekrutmen tenaga kerja baru. Sektor pertanian seharusnya dapat menjadi andalan untuk penyerapan tenaga kerja karena Indonesia adalah negara agraris dan sekaligus negara bahari. Namun bila sektor pertanian ternyata juga tidak berkembang dan tidak menjamin kesejahteraan yang lebih baik, maka tidak banyak anak-anak muda yang mau menggeluti sektor ini. Tenaga kerja pertanian akhirnya diisi oleh orang tua yang uzur dan semakin tidak produktif. Turunnya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian akan memunculkan rendahnya produktivitas. Produk-produk pertanian kita akan kalah bersaing dengan produk pertanian impor dan nasib petani akan semakin terpuruk. Program Makan Gratis Satu kesempatan emas yang tak boleh disia-siakan adalah adanya Program Makan Bergizi Gratis dengan anggaran Rp 71 triliun pada 2025 untuk memberikan makan pada siswa, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program andalan Badan Gizi Nasional ini diharapkan dapat menyerap produk pertanian lokal sehingga menggairahkan semangat para petani untuk memproduksi pangan-pangan yang dibutuhkan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Dengan memasukkan komoditas susu dalam program ini, maka dipastikan jumlah sapi perah di Indonesia perlu ditingkatkan sehingga membuka lowongan kerja di sektor peternakan. Saat ini saja, produk sapi perah belum bisa memenuhi kebutuhan konsumsi susu nasional dan menurut perkiraan kita masih memerlukan 70 persen susu impor. Dengan sasaran 80 juta individu (siswa) yang akan mendapatkan susu gratis, maka akan terbuka peluang mendatangkan sapi perah 1,48 juta ekor sapi (angka perkiraan). Ini akan membuka lapangan kerja baru di sektor peternakan. Problem kemiskinan harus dibantu pemecahannya dengan mengoptimalkan potensi organisasi sosial kemasyarakatan. Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327 triliun, namun yang berhasil dikumpulkan baru Rp 33 triliun. Untuk 2024, BAZNAZ menargetkan potensi zakat yang dikelola mencapai Rp 41 triliun, dan Rp 50 triliun pada 2025. Alokasi dana zakat tentunya jangan dibatasi untuk hal-hal yang bersifat keagamaan saja tetapi juga untuk menghidupkan roda ekonomi masyarakat miskin dengan cara memberikan bantuan modal. Di samping itu dana zakat juga bisa diberikan dalam wujud beasiswa bagi murid-murid dari keluarga miskin, bukankah pendidikan yang baik akan dapat mengentaskan kemiskinan yang diderita masyarakat? UUD 1945 di dalam salah satu pasalnya menyebutkan: Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu negara wajib memperbaiki nasib rakyat miskin, hal ini merupakan bentuk pengamalan UUD 1945 yang pasal-pasalnya telah dirumuskan oleh founding fathers kita. Tantangan pemerintahan baru memang tidak ringan. Sumber: https://news.detik.com/kolom/d-7572128/pemerintahan-baru-problem-sdm-dan-pengentasan-kemiskinan